Jika tak Ngerti Sejarah, Sebaiknya Diam!

JAKARTA, Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Versi GMJ, Ahmad Densu, SE.,MM mengingatkan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak asal bicara terkait simbol PKI. "Apa yang dimaksud dengan simbol adalah lambang kedekatan pikiran dengan hati. Bila Ahok mengatakan simbol PKI tak masalah, itu salah besar," kata Ahmad Densu
Kita lihat Lambang burung Garuda simbol Negara kita. Jadi, itu jelas jika lambang palu arit dibiarkan, itu sama dengan membiarkan simbol komunis. Sama juga dengan lambang DKI kan Monas. Coba dihapus, kan sudah pasti bukan lagi Pemrov DKI Jakarta maksudnya,

Siapa Pun Jadi Calon Gubernur DKI, Jangan Sebarkan Isu Pengecut

JAKARTA  Ahmad Densu, SE, MM. Calon Gubernur DKI Jakarta yang ikut dalan Konvensi Gubernur Muslim Jakarta berharap para bakal calon tidak menyebar issu Fitnah karena akan berdampak buruk proses Pilkada. Hal senada juga diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, beliu  berharap, para bakal calon gubernur yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) serta fitnah.

Gerindra Minta Petujuk NU Untuk Pilkada Jakarta 2017

Jakarta, Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik bersama sejumlah pengurus Gerindra DKI, menyambangi Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Pemprov DKI, Utan Kayu, Jakarta Timur. Pertemuan membahas masalah kepemimpinan dan pencalonan gubernur DKI periode 2017-2012.

Berdasarkan rilis  relawan #Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) salah seorang kader Gerindra yang ikut konvensi penjaringan gubernur DKI untuk satu Calon Muslim Terbaik yakni Sandiaga S Uno, MBA  bersama calon independen lainnya seperti Ahmad Densu, SE, MM (Akademisi) dan Adhyaksa Dault, Dr.H. (Mantan Menpora, Ketua Kwarnas Pramuka)

 
Dalam kesempatan ini, pengurus Gerindra ‎yang turut serta antara lain, Sekretaris DPD Gerindra DKI Husni Tamrin, Waki Ketu bidang OKK Gerindra Syarif, Waki Ketua bidang Kepemudaan, Ahmad Sulhy dan lain-lain.‎

PDIP Pertanyakan Bappenas Soal Penghargaan Yang Diraih Ahok

Jakarta, Calon Gubernur DKIAhmad Densu, SE, MM berpendapat Penghargaan Bapenas kepada sejumlah Gubernur tidak jelas metodolginya dan cenderung Politis.

Demikian juga di Politisi PDIP  yang di muat di mediia online lainnya dimana diberitakan bahwa Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto mempertanyakan metodologi yang digunakan Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memberikan empat penghargaan atas perencanaan kerja terbaik se-Indonesia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pasalnya, dibawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ibukota masih belum bebas dari permasalahan seperti banjir, penggusuran dan serapan anggaran yang rendah.
“Tidak jelas metodologi yang digunakan. Kalau metodologinya tepat, tentu akurat demikian sebaliknya. Metodologi penelitian sangat penting,” ujar Darmadi saat dihubungi, Kamis (12/5).

Menilai dari kelayakan Ahok yang menerima penghargaan tersebut, ia mengaku kinerjanya sudah cukup bagus. Namun menurut Darmadi, sebagai pemimpin, mantan bupati Belitung Timur itu tak lulus komunikasi politik.
“Kalau lihat kinerja sudah bagus, hanya komunikasi politik nggak bagus,”

“Ahok enggak lulus dalam hal komunikasi politik. Buruk sekali,” cetus Anggota Komisi VI DPR itu.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat empat penghargaan yakni kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Provinsi dengan Perencanaan Progresif, serta Milenium Development Goals (MDGs) 2016, terbaik I kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015

Ahok: Tenda di Pasar Ikan Bukan Tenda Kemanusiaan

Jakarta - Calon Gubernur DKI jakarta Ahmad Densu, SE, MM berpendapat sebaiknya ada dialog antara pemerinta bersama LSM yang memberikan bantuan kemanusiaan di Luarbatang dan sekitarnya agar persoalannya selesai. sebagai mana di beritakan media onlain bahwa "  Guberbur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan pihaknya tidak akan ikut memberikan bantuan sosial kepada warga Pasar Ikan yang pergi dari Rusun Rawa Bebek dan mendirikan tenda di lahan gusuran Pasar ikan. Sebab menurut dia, tenda itu bukanlah tenda kemanusiaan. Tenda pengungsi kemanusiaan menurut Ahok merupakan tenda yang diisi warga yang tidak memiliki rumah.
"Nanti orangnya kalau udah enggak dikasih bantuan juga pergi kok. Kita udah ngasih Peringatan. Apa yang mau bantuan sosial coba? Kalau tenda kemanusiaan itu kalau dia (warga) tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada makan minum. Sekarang kita pindahkan ke rusun," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Menurut Ahok, para warga Pasar Ikan itu bukan termasuk pengungsi yang membutuhkan bantuan sosial, melainkan warga yang mau menduduki lahan negara. Ahok berencana menggugat warga yang masih nekat menduduki lahan negara di Pasar Ikan.

Ahok Pilih BUMN Bangun Rusun di Jakarta

Jakarta -Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Ahmad Densu SE, MM berpendapat " Pembangunan Kembali Rumah Susun haris benar-benar dilakukan pengawasan agar jaminan mutu Rusun yang dibangun mencapi kualitas yang sangat baik, kalau ini tidak dilakukan walaun Gubenrur memilih BUMN untuk membangun Rusun tersebut tidak akan mencapai kulaitas yang maksimal

seperti yang diberitakan media online bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini lebih selektif memilih kontraktor untuk pembangunan rumah susun (rusun) di Jakarta. Sebab Ahok kecewa dengan kontraktor-kontraktor yang terpilih sebelumnya.

Menurutnya, kontraktor yang dahulu terpilih, mayoritas abal-abal sehingga mutu bangunan yang dihasilkan juga tidak memuaskan. Ia mengakui, biaya pembangunan yang dikeluarkan memang murah, yakni sekitar Rp 3 - 4 miliar.

"Makanya saya nggak mau. Saya maunya gabungin sampai ratusan miliar tapi rehab semua," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (13/5/2016).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merenovasi beberapa rusun yang dibangun pada pemerintah sebelumnya. Rusun-rusun tersebut menurut Ahok, telah mengalami kerusakan parah. Bahkan ada beberapa yang dibongkar total, salah satunya Rusun Penjaringan.

"Ada banyak yang kami bongkar utuh di (rusun) Penjaringan. Karena enggak bisa lagi kalau ditambal-tambal, WC semua mampet," jelasnya.

Ahok menyebut kontraktor BUMN seperti Wijaya Karya (Wika), Pembangunan Perumahan (PP) dan Adhi Karya yang berpeluang untuk diserahi tanggung jawab membangun rusun di DKI Jakarta. Ia yakin, perusahaan sekaliber itu tidak akan setengah-setengah dalam menyelesaikan proyeknya.

"Kalau dia macam-macam kan saya bisa (kenakan) sanksi. Kalau cuma PT A, PT B, PT C (dengan nilai proyek) Rp 3-4 miliar sanksinya apa? Mereka bisa bikin PT baru," terang Ahok.

Ahok mengatakan, nantinya seluruh rusun di DKI Jakarta akan dipenuhi fasilitas lengkap. Rusun dilengkapi lift, ada pasar, pertokoan, rumah ibadah, fasilitas layanan kesehatan serta pendidikan. Rusun juga harus terintegrasi dengan transportasi umum seperti Trans Jakarta.

"Tidak perlu bayar bus (bus Trans Jakarta). Gratis untuk seluruh penghuni rusun," katanya.

Korban PKI

Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Ahmad Densu, SE, MM mengungkapkan akan sulit bagi pemerintah untuk meminta maaf atas korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru 

Dilansir https://id.wikipedia.org. Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru, namun kabar itu dibantah langsung oleh presiden.Menurut Menkopolhukam Luhut Panjaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lampau diakui sedang dilakukan dan terus mencari format yang tepat.Sedangkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang tengah mengupayakan langkah non yudisial atau rekonsiliasi yang berujung pada ungkapan penyesalan negara terhadap peristiwa itu dengan tetap menolak permintaan maaf oleh Presiden.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan presiden dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965 mengingat dampaknya begitu besar berkelanjutan ke anak, saudara dan keturunan terkait. Dengan tidak berdirinya proses peradilan pada peristiwa 1965, tidak semua korban baik yang sudah dibunuh, dibuang ke pulau pengasingan maupun dipenjara terlibat langsung dengan PKI.

Ibarat Klasemen Liga Spanyol Pertarungan Masih Panjang

Calon Gubernur DKI Jakarta Ahmad Densu, SE, MM. mengatakan bahwa yang perlu di telusuri adalah darimana bahan timbunan untuk reklamasi Teluk Jakarta diperoleh apa legal atau ilegal?

Menurut http://www.fokusnetwork.com seperti dilansir sebagai berikut:

Kiara menemukan sebagian pasir antara lain disedot dari Kepulauan Seribu dan dibawa secara ilegal oleh kapal Cristobal Colon asal Luxemburg. Kapal ini disewa oleh PT Energy Marine Indonesia, yakni pemasok pasir untuk PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu Group) yang diketahui memegang izin reklamasi mulai dari Pulau A sampai E. Dari informasi yang dihimpun, kapal itu sanggup angkut 46 ribu meter kubik sekali tarik.

Temuan terbaru, kapal pengeruk pasir Vox Maxima yang sedang lakukan aktivitas serupa di Teluk Jakarta. Sejauh ini tercatat sudah lima pulau di Kepulauan Seribu yang hilang dari 15 pulau yang selama ini dikeruk untuk pasokan pasir demi realisasikan reklamasi. Atau terhitung ada 2 juta meter kubik pasir yang hilang. “Ini setara dengan kurang dari seperseratus kebutuhan pasir untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta,” kata Halim.

Selain menyedot pasir dari Kepulauan Seribu, demi reklamasi Teluk Jakarta, pasokan pasir juga didatangkan dari Lampung, Bangka, Jonggol, Banten, Pantai Jawa Barat, Pantura Jawa Barat bagian timur dan pasir bekas letusan Gunung krakatau.

Dari hal pengerukan atau penyedotan pasir saja sudah jelas akan berdampak kepada ekosistem. Tidak hanya di lokasi pengurukan reklamasi saja. “Tapi juga kerusakan di lokasi pengambilan pasir,” ucap Sekjen Kiara, Abdul Halim kepada Aktual.com, Jumat (15/4).

Bupati Mencak, Bupati Dicopot

Mengenai aksi kapal Cristobal, di 2015 lalu, Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Sumargiono saat itu, juga sudah mencak-mencak. Lantaran aksi pencuri pasir yang sudah jelas kepergok itu tidak pernah kena sanksi. Ditambah lagi izin kapal Cristobal Colon juga sudah habis per 31 Desember 2014.

Sang bupati mengatakan nelayan sendiri yang mengabarkan kepadanya di awal Januari 2015 soal aksi pencurian pasir kapal Cristobal Colon. Beber Djoko, lima pulau DKI hilang akibat pasirnya dicuri kapal yang sama.

Kesal, Djoko pun melapor kasus ini ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri 9 Maret 2015 yang saat itu dipimpin Komjen Budi Waseso. Tapi kasusnya mandek. Ahok yang biasanya galak untuk urusan begini, kali ini duduk manis saja. Aneh.

Keanehan terus berlanjut. Djoko yang baru menduduki jabatan Bupati Kepulauan Seribu dari tanggal 2 Januari 2015 itu, tidak lama dicopot dan ditunjuk langsung oleh Ahok pada 3 Juli 2015 untuk menjadi Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta.

Meski ditunjuk langsung oleh Ahok, alias tanpa tes, karir Djoko sebagai Kadis Tata Air DKI malah berjalan terjal. Ahok terus mengkritik dia, misal soal pengerukan waduk yang dianggap lamban. Sempat beredar kabar Ahok bakal menendang dia. Tapi sebelum itu terjadi, Djoko malah sudah lebih dulu mengundurkan diri awal Desember lalu. Alasannya kesehatan. Tapi tak lama dia mengaku karena merasa sudah tidak ‘klop’ kerja dengan Ahok.

PROFIL AHMAD DENSU, SE, MM. CALON GUBERNUR DKI JAKARTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              VISI

”Terwujudnya Kota Jakarta sebagai kota berkah, bersih dan beradab di bawah pemerintahan yang unggul dan amanah demi terciptanya masyarakat aman, adil dan sejahtera yang berlandaskan nilai-nilai Islami”.

MISI

1. Meningkatkan Sumber Daya manusia yang berkualitas, bermoral dan kompetitif baik aparatur pemerintah, swasta maupun masyarakat umum selaku pelaksana pembangunan.
2. Membangun Provinsi DKI Jakarta sebagai Kota yang berkah, bersih dan beradab dalam satu wilayah pemerintah yang utuh dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat umum.
3. Meningkatkan dan memaksimalkan penerapan good governance, demokratisasi dan otonomi daerah dalam setiap aturan dan kebijakan pemerintah.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat di semua sektor pembangunan yang berdampak pada peningkatan produktivitas sehingga pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat meningkat yang akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
5. Menumbuhkembangkan perniagaan dan pembangunan yang bersinergi di berbagai sektor usaha, baik lokal (UKM dan Koperasi), nasional, regional dan internasional.
6. Mendorong dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur ”Satu kata dan perbuatan, Keputusan berdasarkan musyawarah, Mempunyai harga diri yang tinggi, Saling menghargai, Saling mengingatkan, demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang Saling Mengasihi, Saling Menyayangi sehingga Tercipta Persatuan”.

                                                      


DATA DIRI                                                                                                    

N a m a                            : Ahmad Densu, SE.,MM

Tempat/Tgl. Lahir             : Selayar, 16 Pebruari 1952

Kewarganegaraan             : Indonesia

Agama                              : Islam

Ayah dan Ibu                    : H. Densu Dg. Makkuling Krg. Ti’no

                                          Sitti Kasuma Dg. Kanang

Isteri                                 : Nur Aedah Dg. Te’ne (menikah  tahun 1974)

Anak                                : 1. Andi Nurlaylah Ahmad, SH

                                          2. Andi Nurjabal Ahmad, SE

                                          3. Andi Nurfirdaus Ahmad, S.TP

                                          4. Andi Nur Iriansyah Ahmad, SE (Alm)

                                          5. Andi Nur Ifrah Ahmad, SE

Cucu                                : 1. Muhammad Arif Akbar

                                          2. Sicilia Nur Annisa

                                          3. Muhammad Al Fatih

Alamat                              : Jl. Kav.DPR Perum Alam Asri Blok A1 No.13 Rt.006/Rw.003   Serua,Bojongsari-Depok

No. Hp                             : 0852 1863 5963

E-mail                               : dosen00429@unpam.ac.id

                                         

RIWAYAT PENDIDIKAN

                                                                                                                                                                                                                                                           

Tahun 2001                        : Program Pascasarjana Magister Manajemen

                                            Universitas Putra Bangsa, Surabaya

Tahun 1998                        : Fakultas Ekonomi Univ. Cokroaminoto, Makassar

Tahun 1974                        : Akademi Ilmu Pelayaran, Jurusan Ketatalaksanaan

                                            Pelayaran Niaga, Makassar         

Tahun 1971                        : SPIAIN, Makassar

Tahun 1969                        : PGA Neg. 4 Th

                                            Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah

                                            Sekolah Menengah Pertama Negeri, Benteng - Selayar

Tahun 1965                        : Sekolah Rakyat Negeri Nomor 1, Benteng – Selayar

RIWAYAT PEKERJAAN 

2010 - sekarang 

Dosen Tetap pada Univ. Pamulang, TangSel.

2008 – 2010

Puket III dan Dosen Tetap STIE Paripurna, TangSel.

2006 - 2009

Tenaga Pengajar pada :

·        Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam   

       Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

·        STIE Bisnis Indonesia, Tangerang.

·        STIE Gotong Royong, Jakarta.

·        Pascasarjana STM IMNI, Jakarta.

2006 - 2008

Kepala Lembaga Diklat Profesi (LDP) PARIPURNA.

1997 – 2005

Ka. Kantor Pelatihan Ketenagakerjaan Daerah (KPKD)  Ex. Loka Latihan Kerja Usaha Kecil   

 dan  Menengah (LLK-UKM/BLK  Depnaker RI) di Kodya Parepare Sulawesi      Selatan.

Tahun 1997 

Mewakili Depnaker Provinsi Sul-Sel dalam penyusunan Program Kerjasama dan Penyusunan 

Program Pengajaran/Kurikulum Politeknik. Kerjasama Depnaker RI dengan Universitas Negeri Makassar, 

untuk jurusan : Listrik, Otomotif, Teknik Mesin.

1996 – 1997 

Ka. Seksi Instruktur dan Lembaga pada Kanwil Dep.   Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

1994 – 1996   

Ka. Seksi Latihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada  Kantor Depnaker  Kab. Bone Provinsi 

Sulawesi Selatan.

1987 – 1994

Ka. Seksi Latihan dan Bimbingan pada Kantor Depnaker Kab. Majene Prov. Sulawesi Selatan.

1984 – 1987  

Ka. Seksi PPL di BLKI Ujung Pandang.

1980 – 1984  

Ka. Urusan Dokpus di BLKI Jayapura.

1979 –1980  

Tenaga Ahli Pedesaan di Kaditjen Bina Guna  Departemen Tenaga Kerja  Dan    Transmigrasi 

Ujung Pandang.

1976 – 1979   

Ketua Tim TKS BUTSI.( TIM TENAGA KERJA SUKARELA BADAN URUSAN TENAGA KERJA SUKARELA INDONESIA)

Tahun 1979 

Petugas Lapangan Proyek Padat Karya Saluran Tersier Sul-Sel Ditjen Bina Guna  Depnakertrans 

Ujung Pandang.

Tahun 1976  

Ka. Bagian Pendidikan Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia di U. Pandang.

1975 – 1980  

Asisten Dosen di Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia.

PENGALAMAN ORGANISASI

1967 – 1969                : Wakil Ketua IPM pada SMI Benteng Selayar.

1970 – 1972                : Wakil Ketua IPM Ranting Mamajang.

1970 – 1972                : Sekjend KSP IAIN Se- Indonesia Timur.

1972 -  1975                : Ketua Senat Mahasiswa Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia.

1972 -  1975                : Ketua Korkom HMI di Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia.

1981 – 1984                : Bendahara  Kerukunan Kel. Selayar di Jayapura tahun 1981 – 1984.

1992 – 1994                : Wakil Ketua I Kerukunan Keluarga Makassar di Majene. 

1994 – 1996                : Wakil Ketua I Kerukunan Keluarga Selayar di kota      Parepare

1998 – 2002                : Penasehat Kerukunan Keluarga Selayar di     KotaParepare.

2001 – 2004                : Ketua Pembina Media HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

2001 – 2004                : Wakil Ketua I Biro Pengembangan Sumber Daya Insani pada  

  Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Parepare.

2002 – 2004                : Ketua Kerukunan Keluarga Selayar di Kota Parepare   

2004 – 2007                : Wakil Ketua Koordinator daerah Forum komunikasi Alumni Ikatan

  Mahasiswa Muhammadiyah Kota Parepare.

PENGALAMAN LAIN-LAIN

1.  Sejak tahun 1980 – 2005 (pensiun), berkarir di bidang Pengembangan Sumber Daya  Manusia dan pernah mengikuti beberapa Diklat Teknis dan Fungsional, yaitu :

• Penataran Tenaga Akademis Tk. Lokal Dalam Rangka Usaha Perbaikan dan Peningkatan Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi (Ujung Pandang, 1979).
• Penataran Tingkat Instansi Depnakertrans Prov. Irian Jaya (Jayapura, 1980)
• Orientasi Peningkatan Mutu Kerja Terpadu (Ujung Pandang, 1986)
• Pendidikan dan Latihan Peningkatan Keterampilan Manajemen Tenaga Kerja (Batu – Malang, 1990).
• Pendidikan & Latihan Pelatih Pengelola Latihan Depnaker (Jakarta, 1990).
• Pelatihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama Bappenas dan Universitas Hasanuddin (Ujung Pandang, 1994).
• Pelatihan Kader Instruktur Produktivitas (Ujung Pandang, 1995).
• Pelatihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama Bappenas dan Universitas Hasanuddin (Ujung Pandang, 1995).
• Bimbingan Teknis Tenaga Pelatih (TOT) Manajemen Terpadu (Lembang – Jabar, 1995).
• Diklat Perencana Pelatihan (Lembang – Jabar, 1995).
• Seminar 3 hari : The Development and Implementation of Mobile Training Unit (Ujung Pandang, 1997)
• Penjenjangan SPAMA (1997). 
• Seminar 3 hari : The Evaluation of The Mobile Training Unit Try Out Implementation (Yogyakarta, 1998)

• Orientasi Kewidyaiswaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Diklat Kepemimpinan Tk. III dan Diklat Prajabatan Gol. III, serta Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat PNS (Makassar, 2001).

2.  Tahun 2007 – sekarang:

• Diklat Pengembangan Integrasi IMTAQ dan IPTEK dalam Pendidikan Science (Tangerang, 2007).
• Seminar Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM dan Produktivitas  (Jakarta, 2007).
• Training APO, Project Title : e–Learning on Green Productivity and Integrated Management Systems (ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001) Jakarta, 2007.
• Narasumber dalam penyuluhan Masyarakat Desa Mekarsari Kecamatan Cipari, dengan tema “KEWIRAUSAHAAN” Cilacap, 2009.
• Moderator Seminar Sehari Kewirausahaan “ Kemandirian Mahasiswa melalui Program Mahasiswa Wirausaha” (Tangerang Selatan, 2010)
• Narasumber pada kegiatan Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) Tingkat Kelurahan di 7 (tujuh) Kelurahan Kecamatan Ciputat kota Tangerang Selatan, 2011.
• Panitia Seminar Nasional Pendidikan “Perspektif Pendidikan Berkarakter Masyarakat Multikultural” (Tangerang Selatan, 2012).
• Seminar “Peluang dan Tantangan Usaha di Bidang Kependidikan di Indonesia (KAHMI Center Jakarta, 2012)
• Panitia Seminar Nasional “Tugas dan Fungsi Polri Tantangan dan Harapan Masa depan” (Tangerang Selatan, 2012)
• Panitia Seminar Nasional “ Manajemen Hulu Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia” (Tangerang Selatan, 2014)
• Panitia Seminar Nasional “ Wirausaha Sukses atau Karyawan Profesional” (Tangerang Selatan, 2014)
• Simposium  “Cetak Biru Indonesia Masa Depan dari KAHMI Untuk Bangsa” (Jakarta, 2014)
• Seminar “Tantangan dan Peluang ASEAN ECONOMIC COMMUNITY “ (Tangerang Selatan, 2014).
• Panitia Seminar Nasional “Kesiapan SDM Terdidik dan Profesional Indonesia Dalam Persaingan Dengan Sesama Anggota MEA 2015” (Tangerang Selatan, 2015)

Serta kegiatan – kegiatan seminar workshop, seminar dan musyawarah tingkat provinsi dan  Nasional dengan jabatan sebagai ketua, pembawa makalah, moderator dan Tim Perumus sudah sering dilakukan.