Jika tak Ngerti Sejarah, Sebaiknya Diam!

JAKARTA, Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Versi GMJ, Ahmad Densu, SE.,MM mengingatkan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak asal bicara terkait simbol PKI. "Apa yang dimaksud dengan simbol adalah lambang kedekatan pikiran dengan hati. Bila Ahok mengatakan simbol PKI tak masalah, itu salah besar," kata Ahmad Densu
Kita lihat Lambang burung Garuda simbol Negara kita. Jadi, itu jelas jika lambang palu arit dibiarkan, itu sama dengan membiarkan simbol komunis. Sama juga dengan lambang DKI kan Monas. Coba dihapus, kan sudah pasti bukan lagi Pemrov DKI Jakarta maksudnya,

Siapa Pun Jadi Calon Gubernur DKI, Jangan Sebarkan Isu Pengecut

JAKARTA  Ahmad Densu, SE, MM. Calon Gubernur DKI Jakarta yang ikut dalan Konvensi Gubernur Muslim Jakarta berharap para bakal calon tidak menyebar issu Fitnah karena akan berdampak buruk proses Pilkada. Hal senada juga diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, beliu  berharap, para bakal calon gubernur yang maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 tidak membawa isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) serta fitnah.

Gerindra Minta Petujuk NU Untuk Pilkada Jakarta 2017

Jakarta, Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik bersama sejumlah pengurus Gerindra DKI, menyambangi Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Pemprov DKI, Utan Kayu, Jakarta Timur. Pertemuan membahas masalah kepemimpinan dan pencalonan gubernur DKI periode 2017-2012.

Berdasarkan rilis  relawan #Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) salah seorang kader Gerindra yang ikut konvensi penjaringan gubernur DKI untuk satu Calon Muslim Terbaik yakni Sandiaga S Uno, MBA  bersama calon independen lainnya seperti Ahmad Densu, SE, MM (Akademisi) dan Adhyaksa Dault, Dr.H. (Mantan Menpora, Ketua Kwarnas Pramuka)

 
Dalam kesempatan ini, pengurus Gerindra ‎yang turut serta antara lain, Sekretaris DPD Gerindra DKI Husni Tamrin, Waki Ketu bidang OKK Gerindra Syarif, Waki Ketua bidang Kepemudaan, Ahmad Sulhy dan lain-lain.‎

PDIP Pertanyakan Bappenas Soal Penghargaan Yang Diraih Ahok

Jakarta, Calon Gubernur DKIAhmad Densu, SE, MM berpendapat Penghargaan Bapenas kepada sejumlah Gubernur tidak jelas metodolginya dan cenderung Politis.

Demikian juga di Politisi PDIP  yang di muat di mediia online lainnya dimana diberitakan bahwa Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Darmadi Durianto mempertanyakan metodologi yang digunakan Badan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memberikan empat penghargaan atas perencanaan kerja terbaik se-Indonesia kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pasalnya, dibawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, ibukota masih belum bebas dari permasalahan seperti banjir, penggusuran dan serapan anggaran yang rendah.
“Tidak jelas metodologi yang digunakan. Kalau metodologinya tepat, tentu akurat demikian sebaliknya. Metodologi penelitian sangat penting,” ujar Darmadi saat dihubungi, Kamis (12/5).

Menilai dari kelayakan Ahok yang menerima penghargaan tersebut, ia mengaku kinerjanya sudah cukup bagus. Namun menurut Darmadi, sebagai pemimpin, mantan bupati Belitung Timur itu tak lulus komunikasi politik.
“Kalau lihat kinerja sudah bagus, hanya komunikasi politik nggak bagus,”

“Ahok enggak lulus dalam hal komunikasi politik. Buruk sekali,” cetus Anggota Komisi VI DPR itu.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat empat penghargaan yakni kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik, Provinsi dengan Perencanaan Inovatif, Provinsi dengan Perencanaan Progresif, serta Milenium Development Goals (MDGs) 2016, terbaik I kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015

Ahok: Tenda di Pasar Ikan Bukan Tenda Kemanusiaan

Jakarta - Calon Gubernur DKI jakarta Ahmad Densu, SE, MM berpendapat sebaiknya ada dialog antara pemerinta bersama LSM yang memberikan bantuan kemanusiaan di Luarbatang dan sekitarnya agar persoalannya selesai. sebagai mana di beritakan media onlain bahwa "  Guberbur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan pihaknya tidak akan ikut memberikan bantuan sosial kepada warga Pasar Ikan yang pergi dari Rusun Rawa Bebek dan mendirikan tenda di lahan gusuran Pasar ikan. Sebab menurut dia, tenda itu bukanlah tenda kemanusiaan. Tenda pengungsi kemanusiaan menurut Ahok merupakan tenda yang diisi warga yang tidak memiliki rumah.
"Nanti orangnya kalau udah enggak dikasih bantuan juga pergi kok. Kita udah ngasih Peringatan. Apa yang mau bantuan sosial coba? Kalau tenda kemanusiaan itu kalau dia (warga) tidak ada rumah, tidak ada air, tidak ada makan minum. Sekarang kita pindahkan ke rusun," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Menurut Ahok, para warga Pasar Ikan itu bukan termasuk pengungsi yang membutuhkan bantuan sosial, melainkan warga yang mau menduduki lahan negara. Ahok berencana menggugat warga yang masih nekat menduduki lahan negara di Pasar Ikan.

Ahok Pilih BUMN Bangun Rusun di Jakarta

Jakarta -Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Ahmad Densu SE, MM berpendapat " Pembangunan Kembali Rumah Susun haris benar-benar dilakukan pengawasan agar jaminan mutu Rusun yang dibangun mencapi kualitas yang sangat baik, kalau ini tidak dilakukan walaun Gubenrur memilih BUMN untuk membangun Rusun tersebut tidak akan mencapai kulaitas yang maksimal

seperti yang diberitakan media online bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kini lebih selektif memilih kontraktor untuk pembangunan rumah susun (rusun) di Jakarta. Sebab Ahok kecewa dengan kontraktor-kontraktor yang terpilih sebelumnya.

Menurutnya, kontraktor yang dahulu terpilih, mayoritas abal-abal sehingga mutu bangunan yang dihasilkan juga tidak memuaskan. Ia mengakui, biaya pembangunan yang dikeluarkan memang murah, yakni sekitar Rp 3 - 4 miliar.

"Makanya saya nggak mau. Saya maunya gabungin sampai ratusan miliar tapi rehab semua," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (13/5/2016).

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah merenovasi beberapa rusun yang dibangun pada pemerintah sebelumnya. Rusun-rusun tersebut menurut Ahok, telah mengalami kerusakan parah. Bahkan ada beberapa yang dibongkar total, salah satunya Rusun Penjaringan.

"Ada banyak yang kami bongkar utuh di (rusun) Penjaringan. Karena enggak bisa lagi kalau ditambal-tambal, WC semua mampet," jelasnya.

Ahok menyebut kontraktor BUMN seperti Wijaya Karya (Wika), Pembangunan Perumahan (PP) dan Adhi Karya yang berpeluang untuk diserahi tanggung jawab membangun rusun di DKI Jakarta. Ia yakin, perusahaan sekaliber itu tidak akan setengah-setengah dalam menyelesaikan proyeknya.

"Kalau dia macam-macam kan saya bisa (kenakan) sanksi. Kalau cuma PT A, PT B, PT C (dengan nilai proyek) Rp 3-4 miliar sanksinya apa? Mereka bisa bikin PT baru," terang Ahok.

Ahok mengatakan, nantinya seluruh rusun di DKI Jakarta akan dipenuhi fasilitas lengkap. Rusun dilengkapi lift, ada pasar, pertokoan, rumah ibadah, fasilitas layanan kesehatan serta pendidikan. Rusun juga harus terintegrasi dengan transportasi umum seperti Trans Jakarta.

"Tidak perlu bayar bus (bus Trans Jakarta). Gratis untuk seluruh penghuni rusun," katanya.

Korban PKI

Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Ahmad Densu, SE, MM mengungkapkan akan sulit bagi pemerintah untuk meminta maaf atas korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru 

Dilansir https://id.wikipedia.org. Presiden Joko Widodo berencana akan meminta maaf kepada keluarga korban PKI yang telah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa pembangunan Orde Baru, namun kabar itu dibantah langsung oleh presiden.Menurut Menkopolhukam Luhut Panjaitan upaya-upaya untuk rekonsiliasi pelanggaran HAM masa lampau diakui sedang dilakukan dan terus mencari format yang tepat.Sedangkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang tengah mengupayakan langkah non yudisial atau rekonsiliasi yang berujung pada ungkapan penyesalan negara terhadap peristiwa itu dengan tetap menolak permintaan maaf oleh Presiden.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan presiden dapat mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965 mengingat dampaknya begitu besar berkelanjutan ke anak, saudara dan keturunan terkait. Dengan tidak berdirinya proses peradilan pada peristiwa 1965, tidak semua korban baik yang sudah dibunuh, dibuang ke pulau pengasingan maupun dipenjara terlibat langsung dengan PKI.